Corona Jadi “Tameng” Pengesahan UU Cipta Kerja?

UU Cipta Kerja

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya sahkan Rancangan Undang-Undang Cipta kerja menjadi undang-undang pada rapat Senin lalu, tanggal 5 Oktober. Pengesahan ini lebih dari waktu yang sebelumnya direncanakan, yaitu 8 Oktober. Dan pada situasi Indonesia yang ikut terkena pandemi virus corona sekarang, bisa dikatakan undang-undang cipta kerja ini menjadikan corona sebagai tameng.

Aksi-aksi penolakan bisa dibungkam dengan alasan wabah ini. Kepolisian dapat melarang aksi-aksi dengan dalih agar tidak teradinya penyebaran virus corona dengan mudah.  Bukan itu saja, pandemi juga dapat dijadikan alasan dipercepatnya pengesahan undang-undang ini, karena ekonomi Indonesia yang sedang merosot dan butuh investasi.

Dalam rapat senin kemarin, yang dihadiri oleh 318 anggota dewan dari jumlah 517 orang, diketahui hanya fraksi partai Demokrat dan PKS yang tidak menyetujui pengesahan undang-undang cipta kerja ini. Bahkan rapat sempat berjalan tegang, saat salah satu anggota fraksi partai Demokrat Benny Kabur Harman mengajukan interupsi namun tidak diberi kesempatan oleh pimpinan sidang, setelah bersitegang dan akhirnya fraksi Demokrat menyatakan Walk Out dari siding tersebut.

Bahkan saat setelah mendengar pandangan dari fraksi-fraksi juga ada interupsi dari salah satu anggota fraksi Demokrat lainnya, yaitu Irwan. Interupsinya sama, meminta undang-undang cipta kerja ini jangan disahkan dan dibahas kembali. Bahkan Ia sampai disoraki oleh anggota DPR lainnya karena fraksi Demokrat masih menyampaikan interupsi yang sama.

“Sabar, sabar. Dan meminta agar ditunda pembahasan terkait pengambilan keputusan terkait RUU Cipta Kerja ini. Pimpinan, mengapa ini terburu-buru, Pimpinan? Rakyat di luar bertanya-tanya, kawan-kawan di ruangan ini,” ucapnya.

“Pimpinan, belum, UU ini berpotensi makin memperparah kerusakan lingkungan, kemudian menghilangkan kewenangan-kewenangan kami di daerah, menghilangkan hak-hak rakyat kecil,” ucapnya lagi mempertahankan interupsinya.

Tampak pimpinan rapat seperti berbisik kearah Puan Maharani yang ada di sebelahnya. Dan tampak Puan memencet tombol yang ada di mejanya. “Kawan-kawan, kalau mau dihargai, tolong,” Kalimat Irwan tergantung sampai disitu setelah tombol itu dipencet.

Ratusan mahasiswa dan buruh yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bersatu berunjuk rasa menolak pengesahan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja, di Alun-alun Serang, Banten, Selasa (6/10/2020). Mereka mendesak pemerintah dan DPR membatalkan Undang-undang tersebut serta menyerukan semua lapisan masyarakat untuk menolaknya karena dinilai sangat merugikan buruh. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/hp.

Dari situ tentu banyak fikiran-fikiran menolak yang tak mampu disembunyikan oleh banyak masyarakat. Anggota dewan yang ada di ruang rapat saja bisa diperlakukan seperti itu saat menginterupsi. Lalu apa daya kita yang hanya bisa berkoar di luar sini, sementara DPR isinya adalah orang-orang yang mendengarkan aspirasi kita dan menjadikan itu patokan dalam menyusun apapun.  Maka dari situlah bisa dikatakan undang-undang ini menjadikan wabah corona sebagai tameng yang bisa membuat aksi penolakan dapat diminimalisir dengan berbagai dalih dari pandemi ini. Undang-undang ini sendiri awalnya diusulkan oleh presiden Joko Widodo saat ia mengumumkan akan mmembuat omnibus law yang akan mengubah banyak undang-undang, pada saat ia dilantik menjadi presiden untu periode kedua Oktober tahun lalu. Dan sekarang  tentu kita akan banyak melihat, mendengar, membaca, tentang aksi-aksi penolakan yang akan dilakukan oleh masyarakat. Sebab di negara demokrasi seperti kita, kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Semoga Indonesia lekas membaik, dan kita hidup damai di bumi Ibu Pertiwi kita ini.

1 comment
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous Article
coronavirus

Yang Tubuh Butuhkan Untuk Melawan Corona

Next Article
blackpink

Berapa Kekakayaan Personil BLACKPINK? Intip Yuk!

Related Posts